Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan sekolah kedinasan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas) akan segera dibuka.
Dengan begitu, Indonesia bakal punya tambahan sekolah kedinasan baru bagi lulusan SMA, SMK. Tahun lalu, hanya 29 sekolah kedinasan dari tujuh kementerian saja.
Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia menyampaikan progres Poltek Imipas.
Pembentukan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan SDM yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tugas keimigrasian dan pemasyarakatan.
“Saya dapat kabar baik, kabar yang menggembirakan dari kepala BPSDM, yang telah menerima salinan keputusan Kemdiktisaintek terkait dengan izin pembukaan prodi pada Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan,” Katanya, saat hadir di Hari Bakti Imigrasi ke-76, dilansir dari tayangan Facebook Kemenimipas.
“Dengan terbitnya surat keputusan ini dan ditambah Peraturan menteri terkait organisasi dan tata kerja politeknik yang sudah ditandatangani pak menteri, maka bisa memulai lagi untuk mengelola Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian Imipas, Aman Riyadi, menyampaikan pentingnya penyesuaian status sekolah kedinasan Poltekip akibat perubahan organisasi di kementerian.
“Dengan adanya perubahan struktur pada kementerian sebelumnya, status Poltekip sebagai sekolah kedinasan perlu disesuikan agar tetap selaras dengan regulasi dan kebutuhan instansi,” ujarnya, dilansir dari laman Ditjenpas
Dulu Kemenimipas adalah pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Kemenkumham memiliki dua sekolah kedinasan bernama Poltekip (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) dan Poltekim (Politeknik Imigrasi). Lalu pada tahun 2024 dilebur menjadi Poltekpin.
Hanya saja saat Presiden Prabowo Subianto memecah Kemenkumham menjadu tiga kementerian, Poltekpin dikelola Kementerian Hukum.
Lulus langsung jadi CPNS, menduduki jabatan ini
Aman menerangkan nantinya para Taruna Poltekip yang lulus akan disiapkan lebih banyak menduduki jabatan Pembimbing Kemasyarakatan.
Tujuannya untuk menyongsong implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.
“Perubahan ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan Poltekip agar lebih siap menghadapi tantangan dalam Sistem Pemasyarakatan yang makin berkembang,“ tambahnya.
Pihak Kemenimipas telah menganalisis kebutuhan ASN (Aparatur Sipil Negara) lulusan Poltekip agar memiliki distribusi yang seimbang dan pola karier yang jelas.
Leave a Reply